Hampir 50 % rumah tangga di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia kekurangan layanan-layanan sistem air bersih. Sistem air bersih dan sanitasi yang baik akan menghasilkan lingkungan yang baik pula, permasalahan sanitasi di Indonesia saat ini sudah mengancam kesehatan.
Tingginya angka diare, penyakit kulit, usus yang berasal dari air menjadi permasalahan saat ini. Pemerintah harus bertanggung jawab dengan menyediakan air yang layak digunakan dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Pembangunan sanitasi merupakan salahsatu upayanya.
Percepatan pembangunan sanitasi di Indonesia merupakan salah suatu yang mendesak untuk segera dibenahi. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas air bersih di Kabupaten Bandung, Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) bekerjasama dengan Asosiasi Kelompok Swadaya Masyarakat Sanitasi (AKSANSI) terkait program sanitasi di Kabupaten Bandung.
Program ini didukung oleh beberapa pihak seperti swasta dan csr. Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH), PDAM Tirta Rahaja, United States Agency for International Development (USAID) dan Bank BPR Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung H Muhammad Dadang Naser mengatakan, Program tersebut meliputi pemeliharaan drainase, pengolahan limbah, sampah, air bersih dan pengadaan sarana umum seperti MCK. “Saat ini kami bersama-sama dengan dinas terkait sedang menyosialisasikan sanitasi untuk menjadikan Bandung bersih.
Dalam peningkatan mutu dan fungsi air bersih serta lingkungan di Kabupaten Bandung perlu perhatian lebih dan dikelola sebaik-baiknya sehingga memenuhi standar kebutuhan masyarakat. “Kerjasama dengan berbagai pihak seperti swasta dan csr-csr diharapkan dapat merealisasikan program ini dengan baik.
Selain itu ia mengatakan, Bukan hanya meningkatkan jumlah mutu dan sarananya tapi juga memperbaiki kesadaran masyarakatnya. “Bicara sanitasi ini bukan urusan individu. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mudah-mudahan dapat mempercepat program sanitasi dan peningkatan kualitas air bersih di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Deddy Mulyadi, Kabid Perumahan Dispertasih berkata, sanitasi merupakan program dari konsepan Bupati Kabupaten Bandung yaitu “Sabilulungan Raksa Desa”, upaya ini dilakukan untuk menstopkan buang air besar sembarangan (BABS) di Kabupaten Bandung.
Dia mengatakan, U ada dua hal utama dalam Sabilulungan Raksa Desa, yakni keluarnya Peraturan Bupati (Perbub) STBMI/RISPAM serta penandatanganan MoU kegiatan kredit sanitasi bersama PT BPR Kabupaten Bandung.
Sabilulungan Raksa Desa bukan hanya selogan tetapi mempunyai arti, untuk Raksa sendiri singkatan dari Rumah, Air, Kakus, Sampah dan alam, semntara Sabilulungan mempunyai arti kebersamaan. Dan Raksa juga mempunyai arti memelihara. Jika diartikan secara umum slogan tersebut mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga Bandung bersih dengan bahu membahu dan gotong royong bersama, “Sauyunan, satujuan,” katanya.
“BABS menjadi sorotan. Saat ini masih banyak penduduk Kabupaten Bandung yang membuang kotoran sembarangan. Mendirikan bangunan besar dipinggiran kali atau mendirikan helikopter, membuang kotoran di kebun, selokan atau membuka galian,” katanya.
BABS dibagi dua, langsung dan tidak langsung. Dari data yang dihimpun Dispertasih pembuangan langsung saat ini ada sekitar 10,9 %, diantaranya 3,78 % masih menggunakan helikopter, 3,4 % mwmbuang kesungai, 0,38 % membuang di kebun/pekarangan, 3,74 % bukaan galian, dan 0,6 % di selokan,” ungkapnya.
Dari tahun ketahun permasalahan BABS di Kabupaten Bandung belum masif dalam sosialisasinya. “Cukup sulit untuk menyandang kata “Bebas BABS”, itu dikarenakan penyediaan jamban yang kurang,” katanya.
Bebas BABS bisa dilihat salah satunya dari kebutuhan jamban yang kurang. Jika melihat dari perangkaan masih banyak, untuk menghilangkan BABS bisa melakukan individual artinya mendirikan jamban-jamban bagi setiap rumah seperti jamban keluarga (Jamga) atau jamban sekolah (Jamla).
Deddy berungkap, manakala kita berbicara jumlah berapa rumah yang belum meliliki jamban saat ini memang masih kurang, bahkan MCK-pun kurang, itu dikarenakan jumlah anggaran dari APBD kurang. Artinya bahwa 10,9 % dengan penduduk Kabupaten Bandung yang julahnya lebih dari 3 juta sekian berarti memerluka sekitar 300 ribu jamban.
“Itu bukan berarti 300 ribu jamban yang kami dirikan untuk satu keluarga artinya mereka akan kami fasilitasi melalui MCK,” ungkapnya. Ada sekitar 47,2 % dari 3.351.048 jiwa Kabupaten Bandung tidak memiliki akses terhadap senitasi yang layak, artinya masih banyak masyarakat yang melakukan BABS.
Selain itu juga, program sanitasi untuk tidak melakukan BABS tersebut belum menyadarkan masyarakat. “Ya, buktinya masih banyak orang yang menjalankan kebiasaan buruk dalam BAB,” katanya.
Untuk mengurangi BABS di Kabupaten Bandung, Dinas Dispertasih memudahkan segala yang menjadi keluhan masyarakat terutama untuk urusan air bersih dan BABS. Pemerintah Kabuaten Bandung saat ini sudah bekerjasama dengan PT Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) untuk memaksimalkan program sanitasi.
PT BPR mengkususkan kredit santitasi hanya untuk warga Kabupaten Bandung yang membutuhkan dana untuk membangun sarana sanitasi. Pendanaan tersebut merupakan aspresiasi dari PT BPR terhadap program sanitasi.
“Jika warga sudah mempunyai jamban dan tak mempunyai septick tank maka masyaraakat bisa mengkredit sarana santitasi tersebut.” Besaran pinjam paling rendah 1,8 juta digunakan untuk 1 keluarga yang didalam rumah itu ada empat orang dan yang paling tinggi sekitar 3 juta bisa dipakai 2-3 rumah tangga.
Tidak sulit untuk mengkredit sarana sanitasi di PT BPR, bagi waga yang berminat tinggal menunjukan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta rekomendasi wilayah. sarana sanitasi yang diberika berupa closet dan septic tank.
Deddy mengungkapkan saat ini pihaknya fokus pada daerah kumuh perkotaan. “Kami lebih memprioritaskan daerah kumuh perkotaan, , meski begitu masyarakat desa juga tak luput kita perhatikan,” katanya.
Tapi ada beberapa kendala untuk merealisasikan sanitasi yang baik di daerah kumuh perkotaan, biasanya tanahnya atau bangunan yang dihuni umumnya bukan pemilik tanah. Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus berupaya dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat kumuh perkotaan. Karena sifat BABS merantai tidak putus dan tu merupakan potensi sebaran penyakit yang menakibatan pencemaran akan lebih tinggi.
Tahun ini Dinas Dispertasih mempunyai anggaran sebesar 2 miliar dari APBD untuk merealisasikan program ini. “2 m hanya cukup untuk 19 desa,” ujar Deddy. Sedangkan di Kabupaten Bandung dari 31 Kecamatan dan 191 Desa dan Kelurahan.
Daerah paling parah rawan sanitasi di Kabupaten Bandung ada di beberapa tempat atau disebut zona merah. Pacet, Solokan Jeruk, Arjasari, Majalaya, Dayehuh Kolot beberapanya. Sebut saja Majalaya di daerah pemukiman padat penduduk tersebut masalah sanitasi masih terjadi.
Berdasarkan pantauan Kerteraharja, di Kampung Rancabali, Desa Majakerta, Kecaamatan Majalay dan Kampung Rancabali RW12, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh yang dialiri aliran Sungai Cikaro. Penduduk disana masih menggantungkan cuci kakus dialiran sungai tersebut.
Selain itu di Desa Sukarame, Kecamatan Cipedes salah satu jamban yang tak layak pakai masih dipergunakan warga. Itu terpaksa mereka lakukan karena keterbatasan sarana. Entin (52) warga Raca Bali mengatakan, dirinya terpaksa mencuci baju di aliran Sungai karena keterbatasan sarana. “Sudah dari dulu warga Ranca Bali melakukan mandi, cuci, kakus dialiran sungai. Bedanya dulu tuh air sungainya bersih,” ungkapnya. Saat ini baru Desa Ciporeat yang telah memproklamirkan bebas BABS atau pionir.
Permasalahan sanitasi di Indonesia menjadi perhatian dunia. Bank dunia, dan csr dari Germany beberapa waktu dekat akan segera merapatkan barisan untuk membantu penyelamatan Indonesia yang rawan sanitasi.
H Muhammad Dadang Naser menargetkan, di akhir priode kepengurusannya masalah sanitasi di Kabupaten Bandung dapat terselesaikan 2015 akhir. Ia berungkap, “2015 Bandung akan benaar-benar bersih dari masalah sanitasi.
“Masalah air bersih, limbah industri, sampah dan helikopter-helikopter di atas saluran air yang menyebabkan pencemaran lingkungan semoga dapat dituntaskan dengan Sabilulungan Raksa Desa,” pungkasnya.
Kurang Kesadaran
Kepala Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih), Ir Erwin Rinaldy mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan kebiasaan buruk di masyrakat, salahsatunya BABS. Kurang kesadaran terhadap pols hidup bersih menjasi permasalahan.
Sabilulung Raksa Desa memperkuat komitmen program sanitasi dalam mendukung percepatan akses universal sanitasi di Kabupaten Bandung.“Untuk menjadi Desa yang bebas BABS harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan didukung oleh semua pihak,” katanya.
Erwin mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Bandung, untuk melakukan cuci tangan pakai sabun. hal itu harus dilakukan sejak dini demi menjaga kebersihan hidup. ‘Mari budayakan cuci tangan pakai sabun untuk Bandung yang lebih bersih,” tutupnya. Wisma Putra
No comments:
Post a Comment